Heboh pro Kontra Peraturan yang dibuat oleh Bupati Achmad

Membingungkan, suatu kebijakan yang dianggap baik, namun pada realisasinya menjadi pro kontra, terutama dikalangan ulama dan pegawai yang merasa hak-haknya dimanupulasi oleh atasan.

Ceritanya, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, melalui Bupati Drs H Achmad M.Si, intruksikan seluruh pegawai, baik tenaga honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khusus beragama Islam, untuk gelar Shalat Zuhur dan Ashar secara berjamaah setiap hari jam kerja (Senin-Jumat) di Masjid Agung Islamic Center Pasir Pengaraian, sebuah masjid yang dibangun dengan dana Multiyears APBD Rokan Hulu.

Absen Sholat Berjamaah, PNS Rokan Hulu Dapat Sanksi

Muntadaquran.net - Pemkab Rokan Hulu (Rohul) mewajibkan ke seluruh jajaran PNS untuk melaksanakan salat berjamaah. Bagi PNS yang melabrak aturan, akan dikenakan sanski pemotongan dana transportasi.
Demikian disampaikan Kelapa Humas Pemkab Rohul, Yusmar Rabu (08/6/2011). Menurutnya kebijakan pelaksanaan salat berjamaah ini sudah dimulai sejak Bupati Rohul, Achmad dilantik untuk yang kedua kalinya. Salat berjamaah itu diwajibkan saat Juhur dan Ashar yang berpusat di Masjid Agung Islamic Centre di Kota Pasir Pangaraian Ibukota Rohul.

Pemkab Diminta Prioritaskan Pembangunan Masyarakat, PAD Nomor Dua

MedanBisnis – Medan. Pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota diminta untuk mengembangkan pola pembangunan yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengutamakan pendapatan asli daerah (PAD), karena  PAD oriented umumnya akan diikuti dengan pengabaian kesejahteraan masyarakat.

Amnesty Internasional Minta Hukuman Cambuk di Aceh Dicabut

London, CyberNews. Amnesty International minta Pemerintah Indonesia menghentikan dan mencabut hukuman cambuk serta peraturan yang menerapkannya di Provinsi Aceh. Hal ini dilakukan setelah setidak-tidaknya ada 21 orang dihukum cambuk di depan umum sejak 12 Mei.

Direktur Asia Pasifik Amnesty International, Sam Zarifi menuturkan, bahwa di Kota Langsa, sebanyak 14 pria dicambuk di luar Masjid Darul Falah pada 19 Mei lalu, menyusul eksekusi cambuk tujuh pria seminggu sebelumnya karena melakukan sejumlah pelanggaran yang bertentangan dengan hukum syariah (qanun) Aceh yang melarang perjudian.

DPR Usul Bayar Zakat Bisa Kurangi Kewajiban Pajak

Jakarta - Pemerintah dan DPR sedang menggodok rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat infaq dan sodaqoh. Salah satu wacana yang muncul adalah pengurangan kewajiban pajak apabila seseorang sudah membayar zakat.

Akui Guru RSBI Tak Profesional, Kemdiknas Salahkan PT

DEPOK — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengakui jika sumber daya manusia (SDM) atau tingkat kompetensi tenaga kependidikan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak bermutu dan tidak profesional.

Siapakah Biang Kerok Keterlambatan Pencairan Dana BOS, Sehingga Mendatangkan Banyak Keluhan

Keputusan Pemerintah untuk mentransfer langsung dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke kas daerah disambut positif oleh anggota DPRD. Menurut mereka jika dana BOS ditransfer langsung ke kas daerah dan masuk APBD maka dewan bisa melakukan pengawasan.

Sudah Sangat Makmur, Rencana Kenaikan Gaji 8.000 Pejabat Harus Dibatalkan

Oleh : Herdaru Purnomo  

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan gaji Presiden beserta 8.000 pejabat negara lainnya sudah semestinya dibatalkan. Pasalnya, gaji yang telah diterima oleh para pejabat sudah dirasa cukup dan sangat makmur.

Demikian diungkapkan oleh Ekonom Dradjad Harry Wibowo ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (6/2/2011).

"Sebaiknya rencana kenaikan gaji pejabat negara itu dibatalkan. Realitasnya, dengan gaji yang ada sekarang pun sebagian besar pejabat tersebut sudah hidup sangat makmur," ujar Dradjad.

Keppres No. 254/VII/10 Tentang Kenaikan Gaji PNS

KEPRES No. 254/VII/10 Tentang Sistem Penggajian PNS

---

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut sumber yang dapat dipercaya gaji pegawai negeri sipil akan naik sekitar tiga kali lipat dari gaji pokok sebelumnya. Ringkasan isi Keppres adalah sebagai berikut :

KEPRES NO. 354/VII/10 Tgl. 1/11/10
Prihal: Perbaikan Gaji dan Tunjangan PNS TMT: 1/01/2011
Berdasarkan salinan dari BKD

GOL 1: RP. 3.000.000,-
GOL 2: RP. 5.000.000,-
GOL 3A - 3B: RP. 7.500.000,-
GOL 3C - 3D: RP. 8.500.000,-
GOL 4A - 4B: RP. 9.000.000,-
GOL 4C - 4E: RP. 12.000.000,-

Gaji berlaku sampai masa pensiun
Departemen dan pemerintahan: 55 Tahun
Guru dan Dokter: 60 Tahun

Pengadaan CPNS Dijualbelikan

SEMARANG - Menjelang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Jateng tahun 2010, beredar informasi tentang harga yang dipatok pihak-pihak tertentu agar pendaftar bisa diterima menjadi pegawai pemerintah.

Bahkan di wilayah eks Karesidenan Surakarta, yakni di Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Boyolali, beredar foto kopi tarif tersebut.

Temuan itu diungkap Presidium Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya, berdasar foto kopi yang dia terima, oknum tersebut mematok harga cukup tinggi kepada pendaftar CPNS. Mereka yang berijazah S1 dipatok Rp 150 juta, sedangkan lulusan D-III Rp 130 juta.