Sudah Sangat Makmur, Rencana Kenaikan Gaji 8.000 Pejabat Harus Dibatalkan

Oleh : Herdaru Purnomo  

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan gaji Presiden beserta 8.000 pejabat negara lainnya sudah semestinya dibatalkan. Pasalnya, gaji yang telah diterima oleh para pejabat sudah dirasa cukup dan sangat makmur.

Demikian diungkapkan oleh Ekonom Dradjad Harry Wibowo ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (6/2/2011).

"Sebaiknya rencana kenaikan gaji pejabat negara itu dibatalkan. Realitasnya, dengan gaji yang ada sekarang pun sebagian besar pejabat tersebut sudah hidup sangat makmur," ujar Dradjad.

Mantan Anggota Komisi XI DPR-RI ini justru mempertanyakan pejabat mana yang merasa belum pantas mendapatkan gaji yang memang sudah sangat cukup kali ini. "Coba tunjukkan siapa bupati yang miskin? Siapa Gubernur yang tidak punya rumah gedong dan mobil cukup mewah bahkan mewah? Siapa anggota DPR yang penghasilannya di bawah Rp 10 juta per bulan? Siapa menteri yang masih tidak punya mobil? Saya yakin tidak ada," paparnya.

Dengan penghasilan yang sah dan halal, Dradjad menambahkan pejabat negara masih hidup makmur. Karena didukung juga dari tunjangan-tunjangan yang cukup besar. Bahkan menurut Dradjad pajak penghasilan atas gaji dan semua tunjangan tersebut dibayarkan oleh negara.

"Bandingkan dengan pekerja pabrik yang PPh pasal 21 nya dipungut melalui perusahaan, padahal upahnya hanya sedikit di atas UMR," tegasnya.

"Jadi hemat saya, sebaiknya pemerintah dan DPR secara tegas bersikap tidak ada kenaikan gaji. Dengan demikian energi kita bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif seperti bagaimana mengendalikan harga pangan dan energi di tengah merosotnya supply pangan dunia dan dampak krisis Mesir," imbuh Wakil Ketua Partai Amanat Nasional Ini.

Sebelumnya, pemerintah tahun ini berencana akan menaikkan gaji presiden dan 8.000 pejabat negara. Kenaikan ini dilakukan karena sudah ada anggarannya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan kenaikan gaji pejabat negara tidak akan membebani APBN. Pasalnya, beban APBN lebih berat jika dibandingkan dengan kinerja yang buruk pejabat negara akibat kurangnya gaji.

sumber : kopas http://www.detikfinance.com