Banyak tanggapan dari para PNS dikalangan pemerintah kabupaten Banjarnegara, selain serius ada juga yang menanggapi secara dingin atau bahkan apatis terhadap semua itu, karena dianggapnya sebagai slogan semata. Apapun alasannya pendapat mereka semua tidak dapat dengan serta merta dibenarkan ataupun disalahkan.
Namun sebagian besar dari mereka tidak menanggapi dengan serius misalnya banyak yang berseloroh ; malu memabaca budaya malu, malu gajinya kecil, malu hutangnya banyak, malu terlamat pulang dan lain sebagainya. Salah satu dari mereka ada juga yang menanggapi dengan serius pada poin 11 yaitu “malu tidak menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing” ini adalah sudah menyangkut pada hak yang paling hakiki katanya. Ditambahkan lagi bahwa masalah agama dan kepercayaan adalah masalah antara mahluk dan Pencitanya, jadi sudah terlepas dari konteks sebagai aparatur pemerintah tambahnya.
Pemikiran terakhir di atas, memang cukup beralasan, logis, dan cukup serius. Kemudian apa tidak lebih baik apabila point 11 pada budaya malu aparatur itu diganti dengan “Malu menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Sebab banyak sekali fasiltas Pemerintah Kabupaten itu digunakan untuk kepentingan yang lain yang tidak ada hubungan dengan pemerintahan.
12 budaya malu aparatur pemerintah
- malu datang terlambat
- malu tidak mengikuti apel
- malu sering tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan
- malu sering minta ijin tidak masuk kerja
- malu bekerja tanpa program
- malu pulang sebelum waktunya
- malu sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting
- malu bekerja tanpa pertanggungjawaban
- malu pekerjaan terbengkelai
- malu berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap
- malu tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
- malu tidak ikut menjaga nama baik dan korp aparatur pemerintah
sayang sekali tidak ada malu tidak disiplin dalam mengelola keuangan SKPD
ReplyDeleteapa artinya displin waktu,kerja,berpakaian tanpa disiplin pengaturan keuangan
sebagai contoh kecil
"seorang kepala SKPD membawa pulang kendaraan dinas,dari rumah ke kantor setiap hari untuk mengisi BBM memakai anggaran kantor,padahal secara aturan tidak ada anggaran BBM untuk perjalanan dalam kota.
itu contoh kecilnya saja,masih banyak penyelewengan anggaran yang digunakan tidak pada tempatnya.
Terimakasih kepada Saudara Komentator meskipun tidak menyebutkan namanya,yang sudah ikut memberikan andil dengan gagasan dan pemikirannya yang sangat bagus. Saya setuju dengan pendapat Anda mengenai disiplin dalam pengelolaan keuangan SKPD seperti yang dicontohkan di atas, namun bagiamana caranya karena hal semacam itu selalu saja luput dari pengawasan, baik itu pengawasan dari inspektorat kabupaten atau bahkan BPK sekalipun.
ReplyDelete