Pengadaan CPNS Dijualbelikan

SEMARANG - Menjelang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Jateng tahun 2010, beredar informasi tentang harga yang dipatok pihak-pihak tertentu agar pendaftar bisa diterima menjadi pegawai pemerintah.

Bahkan di wilayah eks Karesidenan Surakarta, yakni di Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Boyolali, beredar foto kopi tarif tersebut.

Temuan itu diungkap Presidium Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya, berdasar foto kopi yang dia terima, oknum tersebut mematok harga cukup tinggi kepada pendaftar CPNS. Mereka yang berijazah S1 dipatok Rp 150 juta, sedangkan lulusan D-III Rp 130 juta.

“Dalam foto kopi surat itu dinyatakan, bila bersedia membayar, peserta bisa memilih di mana mau ditempatkan. Syaratnya cukup menyerahkan foto kopi ijazah, KTP, kartu peserta atau formulir pendaftaran, dan uang muka,” jelasnya di DPRD Jateng, kemarin.

Menurut Boyamin, berdasarkan data yang dia miliki, oknum tersebut ditengarai memiliki jaringan kuat dan sudah mengetahui formasi apa saja yang dibutuhkan di daerah-daerah itu. Formasi yang dimaksud adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Kepala Daerah Bermain Berdasarkan kajian MAKI, selama ini banyak terjadi kecurangan dan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seleksi CPNS yang diadakan secara mandiri oleh kabupaten/kota. Menurut dia, kecurangan terjadi karena bupati atau wali kota diduga turut ‘’bermain’’ dalam pengadaan CPNS. Hal itu karena mereka ingin mengembalikan modal yang telah digunakan selama kampanye pilbup/pilwakot.

“Bahkan ada kepala daerah yang menjual formasi CPNS sebelum pengumumam pengadaan atau memakai sistem ijon. Tak heran ada sejumlah bupati atau wali kota yang dikomplain CPNS, karena sudah membayar tapi tidak jadi,” paparnya.

Atas dasar itulah, tak sedikit daerah yang berniat menggelar kembali seleksi CPNS tahun ini secara mandiri. Dalam hal ini Boyamin mendukung kebijakan Gubernur Bibit Waluyo yang ingin mengoordinasi seleksi CPNS di tingkat provinsi guna meminimalkan penyimpangan.

Menurutnya, seleksi di tingkat provinsi bisa menekan potensi KKN oleh kepala daerah. Meski begitu, Boyamin meminta kasus percaloan yang terjadi sebelumnya yang diduga melibatkan staf khusus gubernur, Umar Dhanu, tetap diusut tuntas. “Dengan demikian, masyarakat benar-benar percaya pemprov bisa mengadakan seleksi CPNS dengan bersih,” tandasnya. (H23,H30-59)

Sumber : kopas www.suaramerdeka.com