Kontroversi Perda Syariah (Tinjauan Etika)

Angin baru mewarnai situasi politik Indonesia, ketika reformasi tahun 1998 bergulir. Sistem politik sentralistik yang dibangun oleh Orde Baru, secara tajam dikritik habis-habisan karena telah menyebabkan jurang pemisah yang tajam antara pusat dan daerah. Muara dari gejolak ini adalah ditetapkan kebijakan desentralisasi lewat produk yuridis UU No. 2 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2005.

Undang-Undang Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata pemerintahan dan masyarakat di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, arus baru ini mendapatkan respon yang beragam dari masing-masing Pemerintah Daerah. Salah satu respon yang menimbulkan kontroversi adalah Pemberlakuan Peraturan-Peraturan Daerat yang berlandaskan syariat (hukum agama), dalam konteks ini adalah Islam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perda Syariah.

Metamorfosa Beragama

Pemahaman, pengalaman dan keyakinan beragama itu mengalami perubahan, pertumbuhan dan bisa juga degradasi. Ini bisa terjadi pada pribadi, keluarga, masyarakat dan juga bangsa. Dalam masyarakat yang kian majemuk dan konsumtif agama mustinya menjadi tuntutan hidup yang konstruktif, bukan larut dan jadi sumber persoalan sosial. 

Waktu itu umur saya sekitar enam tahun, tinggal di Desa Pabelan, dekat candi Borobudur, Magelang. Selagi bermain-main dengan teman, saya dikagetkan suara teriakan beberapa pemuda: “Anjing...anjing....” sambil membawa tongkat untuk membunuh anjing yang masuk desa. Maka orang-orang desa itu pun pada keluar ikut membawa tongkat, dan akhirnya anjing itu tertangkap lalu digebuk ramai-ramai sampai mati. Saya melihat dengan iba pada anjing yang tak berdaya itu. Rintihan tangis anjing sebelum mati itu tetap tersimpan di benak saya yang sekali-sekali muncul. 

Menelisik Konvensi Diskriminasi Perempuan

Peran dan posisi perempuan di dalam keluarga dan bahkan masyarakat sudah maklum bagi semua orang. Dalam beberapa dekade terakhir, masalah perempuan menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan di dunia. Berbagai statemen, deklarasi dan konvensi yang sudah dibuat berkenaan dengan kaum perempuan, diantaranya ‘Konvensi Diskriminasi Perempuan' yang dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum Hawa. Konvensi terakhir ini disusun oleh Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyamakan undang-undang perempuan di semua negara dengan target penyetaraan hak kaum laki-laki dan perempuan. Konvensi Diskriminasi Perempuan disahkan pada 18 Desember 1979.

Ketika Guru Berburu Sertifikasi

Sertifikasi guru adalah suatu hal baru di dunia pendidikan tanah air. Dengan sertifikasi guru, ‘katanya’ kualitas mutu pendidik dapat lebih terjamin yang dampaknya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Namun benarkah sertifikasi guru saat ini benar-benar berdampak pada kinerja dan kualitas pendidik di Indonesia? Lalu apakah dampaknya pada mentalitas guru di tanah air?

Menggugat Pendidikan Kita

Pendidikan merupakan syarat utama untuk menjadi menjadi bangsa yang besar, maju dan bersaing. Sekalipun sebuah bangsa hancur, ia akan dapat segera menjadi bangsa yang kokoh tak perlu dalam hitungan abad, jika membangun pendidikan dengan benar.

Di balik Pergulatan Kyai dalam Politik

Dinamika Demokrasi - Perbincangan mengenai kyai yang berkecimpung di dunia politik selalu menarik didiskusikan dan diwacanakan dalam berbagai tulisan atau opini di media massa. Arena pemilihan kepala  daerah secara langsung (pilkadal) sebagai salah satu hajatan pemerintah (dan masyarakat?) di tingkat lokal, harus diakui mempunyai magnet luar biasa terhadap ketertarikan banyak tokoh agama (baca: kyai) di ajang ini.

Terlepas apapun alasannya, sebagai wadah politik, pilkadal bagaikan sebuah “pesta kenduri” dengan aneka macam masakan yang mampu menerbitkan air liur setiap orang. Ya, pesta demokrasi kali ini adalah pesta para kyai sebagai aji mumpung sebagai implikasi pelaksanaan undang-undang otonomi daerah No 32/2004.

Sosok kyai memang identik dengan kharisma yang tinggi di masyarakat. Kyai sebagai panutan masyarakat adalah simbol yang oleh Rasulullah saw dalam sebuah haditsnya ditegaskan bahwa kyai adalah pewaris para nabi. Kyai merupakan penerus tugas para nabi dan rasul dalam hal menyampaikan ajaran agama. Maka taat dan patuh pada “jalan” kyai diartikan sama dengan tunduk pada nabi.

Peranan kyai di masyarakat tentu saja sangat vital. Mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Kyai dengan segala kelebihannya serta betapa pun kecilnya lingkup kawasan pengaruhnya, masih diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi. Realitas ini sudah barang tentu memungkinkan kyai mempunyai peranan yang sangat besar di dalam masyarakat yang menjadi pengikutnya, baik di bidang keagamaan dan bahkan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Catatan : Menuju PK-BLU (1)

Akhir April lalu saya berkesempatan mengikuti paparan sebuah satker Rumah Sakit dalam rangka penetapan usulan PK-BLU (Pengelolaan Keuangan- Badan Layanan Umum) di hadapan Tim Penilai Kemenkeu dengan bertempat di Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu. Keterlibatan sejak dari proses awal sampai disetujuinya secara penuh menjadi Satker BLU akan saya share disini.

Hubungan dengan Tuhan Itu Bisa Langsung Secara Pribadi

Dalam khazanah peradaban Islam, praktik penyesatan memiliki telah memiliki sejarah panjang. Konteks yang melingkupinya pun tak jarang melibatkan nuansa politik dan menghadirkan campur tangan penguasa. Dalam mengkaji beberapa aspek yang mengiringi tindakan penyesatan itu, menarik untuk menyimak petikan wawancara dengan Agus Sunyoto, penulis buku Suluk Abdul Jalil yang cukup populer. Selain sebagai penulis, Agus Suyoto juga tengah merintis Pesantren Global, sebuah pesantrenyang dia bersama sahabat-sahabatnya untuk menghadapi  ‘perang’ globalisasi’ tahun 2015.

God and religious masks in our symbolic society

What goes through the mind of public officials or politicians who take their oaths of office by placing their hands on a Koran? 

There is no article in our laws that requires such a practice, nor does any religious texts recommend it. It is what officials in other parts of the world do. 

Therefore, the use of holy books exploits religion to win the hearts of the people.

Moving into the real world, are there any statistics that say that piousness correlates with good governance?

The Thinker: Expect the Worst

The worst case. These three words have been at the back of everyone’s mind ever since the Fukushima nuclear reactors began malfunctioning after being swamped by a tsunami. Remarkably, these words have been at the front of few experts’ mouths.

Many experts have shied away from describing worst-case outcomes, which are terrifying to contemplate and risky to mention. The risk isn’t just panicking the public. Crying wolf can threaten one’s expert status.

Pakistan, Ahmadiyah and democracy

Referring to the article written by Mohd Yasir Alimi titled the “Pakistanisation of Indonesia” in The Jakarta Post of March 7, 2011, anyone asking for the right of expression should avoid using abusive language.

The tenor of the article is so grossly tendentious that it looks as if Yasir had not intentionally defi ned the parameters of a failed state to cover up the emptiness of his so-called arguments. Pakistan has a vibrant democratic government, an independent and powerful judiciary with an equally vocal and forceful media.

Watch Dog

Asumsi bahwa masyarakat bisa ditembaki pesan-pesan lewat media massa sebenarnya sudah tidak berlaku lagi sekarang. Asumsi itu didasari bullet theory yang menganggap pesan-pesan propaganda dapat dengan gampang ditembakkan kepada sasaran. Teori itu berlaku di masa Perang Dunia I kemudian dilanjutkan di masa propaganda Nazi dan komunis. Pada masa-masa itu orang mengira masyarakat bersikap pasif dan menyerap apa pun propaganda/pesan yang disampaikan. 

Kepahlawan Gus Dur dan Pembubaran Ahmadiyah

Oleh Alamsyah M. Dja'far

Sebagai bangsa tampaknya kita sering terjebak pada riuh seremoni, tapi lupa subtansi. Kita misalnya lebih sibuk membicarakan aspek legal-formal pemberian gelar kepahlawanan Gus Dur, sapaan akrab Abdurrahman Wahid, namun abai pada substansi dari nilai-nilai kepahlawanan tokoh pejuang demokrasi dan pluralisme itu. Banyak orang merasa sangat mengagumi dan terinspirasi dengan sikap serta perjuangan Gus Dur atau menyebut diri sebagai generasi penerus perjuangannya, tapi dalam praktik justru sebaliknya.

Di antara warisan nilai-nilai kepahlawanan Gus Dur ini adalah pembelaannya terhadap kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah yang kini didesak kanan-kiri untuk dibubarkan.

Paradoks Kebangsaan Siswa Kita

Ada paradoks yang menghinggapi cara pandang para siswa kita dalam melihat sentimen kebangsaan dan sentimen keagamaan mereka saat ini. Paradoks tersebut memang perlu diteliti lebih lanjut, apakah pandangan tersebut dapat mewakili pandangan semua siswa kita di sekolah seluruh Indonesia atau tidak. Paradoks itu dijumpai dari hasil riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip), Jakarta.